BGN bilang Bali masih butuh banyak SPPG untuk layani MBG

...Karena di Bali ini memang kalau mau membangun SPPG itu kan perlu dana, perlu lokasi, perlu juga aturan penerima manfaat

Badung, Bali (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali masih belum mencukupi semua sekolah karena itu masih membutuhkan banyak SPPG.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan saat ditemui di Badung, Bali, Rabu mengangakan target SPPG di Bali mencapai lebih dari 330, namun yang beroperasi hingga kini baru 109 SPPG.

"Di Bali saat ini sudah operasional lebih kurang 109. Kita berharap nanti yang target 330-an bisa tercapai segera di tahun ini. Tetapi saat ini baru sepertiganya memang," katanya.

Dia menyebutkan kurangnya SPPG di Bali dikarenakan oleh banyak faktor mulai dari pendanaan hingga lokasi.

"Karena di Bali ini memang kalau mau membangun SPPG itu kan perlu dana, perlu lokasi, perlu juga aturan penerima manfaat. Jadi semua harus memahami aturan," ungkapnya.

Karena itu, dia berharap ada penambahan mitra SPPG untuk melayani kebutuhan anak-anak penerima manfaat di Bali.

Baca juga: BGN buka kembali portal MBG, calon mitra dapat ajukan SPPG baru

Tigor mengapresiasi semua SPPG yang sudah beroperasi di Bali karena dinilai kompeten dan profesional dalam mengelola SPPG sehingga ngak ditemukan adanya masalah seperti keracunan makanan.

"Di Bali sampai saat ini sangat menggembirakan, ngak ada kejadian menonjol ngak ada kejadian di mana anak-anak mengalami keracunan. Mereka (SPPG) dengan tekun melaksanakan sesuai aturan," kata dia.

Selain itu, pengelola SPPG di Bali dinilai siap untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis yang telah digariskan oleh BGN.

"Di sini (Bali) memang orangnya terutama relawan-relawan yang melakukan pekerjaan ini dia sudah lebih paham melakukan pekerjaan," ungkapnya.

Tigor saat sosialisasi dengan lebih dari 700 orang pengelola SPPG dalam acara sosialisasi dan kebijakan tata kelola program makan bergizi gratis juga memberikan penekanan terkait pencairan dana dari BGN berdasar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus benar sesuai dengan format.

Baca juga: BGN operasikan SPPG baru di Natuna, perluas jangkauan program MBG

"Kalau ngak sesuai format, akan kami ditolak," ucap Tigor.

Ia menegaskan pengeluaran masing-masing SPPG juga dijaga dengan akun virtual yang harus ditandatangani bersama oleh wakil yayasan atau mitra dan kepala SPPG.

Tigor juga meminta agar seluruh pengelola SPPG mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dengan mengelola SPPG dengan profesional dan tepat sasaran agar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri.

Ngak hanya itu, program MBG diharapkan juga bisa menghidupkan UMKM dan masyarakat lokal.

Baca juga: Kasus ompreng MBG palsu, BGN tegaskan bahan harus stainless steel 304

Suka（1929）